Lingkar.co.id — Komisi III DPRD Kota Ternate menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas wacana pengalihan Puskesmas Kalumpang ke Lingkungan Ngidi, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah.
RDP tersebut menghadirkan sejumlah instansi teknis, antara lain Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, RSUD Kota Ternate, serta pihak Puskesmas Kalumpang, guna meminta kejelasan atas isu yang berkembang di masyarakat.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Najib H. Talib, menegaskan bahwa rencana tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan final.
Baca juga: Diduga Cemari Nama Baik, Pengacara dan Pengguna Media Sosial Dilaporkan ke Polda Maluku Utara
“Informasi yang kami terima, ini bukan pemindahan, tetapi pengalihan. Karena fasilitas Puskesmas akan disiapkan di Ngidi, tepatnya di Balai Pertanian yang merupakan aset Pemkot,” ujar Najib usai RDP, Senin (6/4/2026.)
Ia menjelaskan, wacana pengalihan ini berkaitan dengan rencana pemanfaatan gedung Puskesmas Kalumpang sebagai Rumah Sakit Umum Kota Ternate. Saat ini, dalam satu lokasi tersebut masih berlangsung dua layanan kesehatan, yakni puskesmas dan rumah sakit.
Menurut dia, kondisi tersebut dinilai tidak ideal untuk pengembangan rumah sakit yang representatif. Apalagi, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan disebut telah menyiapkan anggaran sekitar Rp26 miliar untuk pembangunan fisik dan pengadaan alat kesehatan.
“Kurang lebih Rp7 miliar untuk pembangunan fisik dan Rp19 miliar untuk alat kesehatan. Ini menjadi momentum bagi Pemkot untuk menghadirkan rumah sakit yang layak,” katanya.
Baca juga: Dorong Pendidikan Pesisir, AMPP-TOGAMMOLOKA Salurkan Bantuan Buku di Morotai
Meski demikian, Komisi III menegaskan dukungan terhadap rencana pembangunan rumah sakit harus diiringi dengan perencanaan yang matang, termasuk tidak mengorbankan layanan kesehatan masyarakat.
“Kalau memang dialihkan ke Ngidi, maka fasilitas Puskesmas harus disiapkan setara atau lebih baik dari yang ada sekarang. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” tegas Najib.Ia juga mengingatkan agar pemerintah memperhatikan aspek teknis lain, seperti analisis dampak lingkungan, ketersediaan lahan parkir, serta potensi gangguan terhadap permukiman warga di sekitar lokasi.
Najib menambahkan, DPRD pada prinsipnya mendukung pembangunan rumah sakit umum yang definitif dan representatif di Kota Ternate. Namun, seluruh proses harus dilakukan sesuai regulasi dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat.
“Ini masih tahap perencanaan. Tapi kalau anggaran dari pusat benar-benar tersedia, maka kemungkinan besar akan dilaksanakan tahun ini,” ujarnya.
