Lingkar.co.id — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate menggelar rapat internal untuk mengevaluasi kinerja serta membahas kebijakan nasional yang berpotensi berdampak pada anggaran daerah, Senin (6/4/2026).
Dalam rapat tersebut, salah satu isu yang dibahas adalah pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) serta kebijakan efisiensi anggaran yang disebut telah terjadi hingga tiga kali.
Ketua DPRD Kota Ternate, Rusdi A. Im, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyikapi kebijakan tersebut, mengingat berpotensi memengaruhi program dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
“Kalau kebijakan itu diterapkan, mau tidak mau program yang tidak berskala prioritas akan disesuaikan,” kata Rusdi kepada Lingakr.co.id.
Ia mengakui, hingga saat ini DPRD belum menerima surat edaran resmi dari pemerintah pusat terkait kebijakan efisiensi tersebut. Namun, Banggar telah memiliki gambaran awal mengenai langkah yang akan diambil.
“Mungkin program seremonial akan dikurangi, tapi kita masih menunggu edaran resmi untuk memastikan,” ujarnya.
Rusdi menegaskan, kebijakan pemerintah pusat tetap harus disinergikan dengan pemerintah daerah agar pelaksanaannya tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, terkait besaran anggaran yang akan terdampak efisiensi, Rusdi menyebut belum ada rincian pasti yang diterima oleh DPRD Kota Ternate.
