Lingkar.co.id—Pemerintah Indonesia resmi menyetujui operasi proyek Geothermal di Halmahera, Maluku Utara. Izin operasi perusahaan ini dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam keputusan No. 8.K/EK.04/MEM.E/2026 tertanggal 8 Januari 2026, sebagai bagian dari program transisi energi menuju target Net Zero Emission 2060.
Proyek panas bumi Telaga Ranu di Halmahera ini akan dikelola oleh PT Ormat Geothermal Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Ormat Technologies, yang oleh sejumlah media internasional disebut memiliki keterkaitan dengan sistem ekonomi Israel.
Ancaman Bagi Ekosistem dan Satwa
Proyek Telaga Ranu juga menimbulkan kekhawatiran lingkungan. Halmahera dikenal sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi dan ekosistem hutan yang masih relatif sensitif terhadap tekanan industrial.
Baca Juga : Mahasiswa Halmahera Tengah Desak ESDM Cabut IUP PT MAI
Dikutip dari Ekuatorial.com perluasan proyek energi ini berpotensi menambah kerusakan di wilayah yang sebelumnya telah ter dampak aktivitas industri ekstraktif. Proyek tersebut dapat meningkatkan tekanan industri di kawasan yang sudah rapuh secara ekologis.
Pengembangan panas bumi memang dikategorikan sebagai energi terbarukan dengan emisi karbon yang lebih rendah dibanding pembangkit berbasis fosil. Tetapi pembangunan infrastruktur seperti jalan akses, pengeboran, jaringan transmisi, dan fasilitas pendukung tetap membawa konsekuensi ekologis. Konsistensi kebijakan energi seharusnya disertai transparansi serta pertimbangan dampak sosial dan lingkungan yang memadai.
Bagaimana Posisi Indonesia Membela Palestina?
Dikutip dari Jawapos.com, Direktur China-Indonesia Desk dan Indonesia-MENA Desk di Pusat Studi Ekonomi dan Hukum CELIOS, Muhammad Zulfikar Rakhma, menyampaikan kerja sama itu menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dengan Israel semakin akrab.
Ia menilai bahwa PT Ormat Geothermal Indonesia merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Ormat Technologies, sebuah perusahaan yang dibangun di atas jaringan teknik, manufaktur, dan modal Israel.
Baca Juga : Koalisi Save Sagea Boikot Tambang Ilegal PT. MAI
Menurutnya, Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten menyuarakan dukungan untuk penentuan nasib sendiri Palestina. Namun, keterlibatan ekonomi dalam skala sebesar ini memiliki makna politik.
“Memperdalam hubungan komersial dengan perusahaan-perusahaan yang berakar di Israel menciptakan kesenjangan kebijakan yang nyata. Ketika pesan kebijakan luar negeri dan perilaku ekonomi berbeda, kredibilitas menurun. Posisi moral menjadi lebih sulit untuk dipertahankan,” kata Zulfikar Rakhma, seperti dikutip, Senin (16/2/2026).
Ia mengungkapkan, keputusan ini membawa dua risiko yang jelas. Pertama, melemahkan posisi politik Indonesia terhadap Palestina, dan kedua, mengekspos lingkungan yang rapuh terhadap tekanan industri yang lebih dalam.
Selain itu, risiko lingkungan bukanlah sekadar teori. Proyek-proyek yang terkait dengan Ormat Technologies di tempat lain di Indonesia telah merusak ekosistem dan mengganggu komunitas lokal.
Di sisi lain, Zulfikar membeberkan bahwa Indonesia telah memposisikan diri sebagai pembela hak-hak Palestina yang konsisten dan menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Bahkan, sikap tersebut merupakan bagian dari identitas internasionalnya.
Baca Juga : Minimnya Informasi Ancaman Pertambangan di Pulau Mangoli
Dalam hal ini, menyetujui proyek-proyek yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang tertanam dalam sistem ekonomi Israel secara langsung bertentangan dengan identitas tersebut.
“Ini menandakan bahwa prinsip politik dapat mengalah demi investasi. Begitu sinyal itu dikirim, kredibilitas akan melemah. Pada saat yang sama, biaya lingkungan ditanggung oleh lahan dan masyarakat Indonesia,” bebernya.
Dia menilai bahwa kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah RI dan PT Ormat Geothermal bukan pertukaran antara kebijakan luar negeri dan pembangunan.
“Ini adalah kerugian ganda. Indonesia merusak konsistensi moral posisinya terhadap Palestina sekaligus mengekspos pulau yang rapuh itu pada tekanan ekologis tambahan,” tuturnya.
Sumber : Jawapos dan Ekuatorial
