Ketua Umum Hipma Galut Taslim Litimi
Lingkar.co.id — Himpunan Pelajar Mahasiswa Galela Utara (HIPMA-GALUT) menilai Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Daerah Halmahera Utara mengabaikan kerugian warga akibat banjir yang melanda Kecamatan Galela Utara, khususnya di Kali Aru, Desa Bobisingo, pada 7 sampai 13 Januari 2026 lalu.
Banjir tersebut merusak total jalan dan jembatan penghubung serta menghanyutkan ratusan hingga ribuan tanaman perkebunan milik warga, seperti kelapa, pala, dan kakao. Kerugian terbesar dialami petani Desa Bobisingo yang menggantungkan hidup dari hasil perkebunan jangka panjang tersebut.
Ketua Umum HIPMA-GALUT, Taslim Litimi, mengatakan bencana di Kali Aru merupakan salah satu yang terparah dalam sejarah Galela Utara. “Ribuan pohon kelapa, pala, dan kakao milik warga hanyut. Ini bukan kerugian kecil, tapi kehilangan sumber penghidupan masyarakat,” kata Taslim kepada Lingkar.co.id, Selasa (20/1/2026).
Baca Juga : Fasilitas Terbatas, Mahasiswa IAIN Keluhkan Pemindahan Fakultas Tarbiyah
Pasca-banjir, Taslim menyebut sejumlah pejabat telah meninjau lokasi, di antaranya Wakil Gubernur Maluku Utara, Sekretaris Daerah Provinsi, serta Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara. Namun, menurut dia, kunjungan tersebut belum menghasilkan solusi konkret bagi warga yang kehilangan lahan dan tanaman.
“Dari pantauan kami, Pemprov Malut dan Pemda Halut hanya fokus pada perbaikan jalan dan jembatan. Sementara harta warga yang hanyut akibat banjir justru diabaikan,” ujarnya.
Ia mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten segera melakukan rehabilitasi lahan terdampak banjir. Rehabilitasi yang dimaksud mencakup pemulihan lahan perkebunan agar kembali produktif dan dapat menopang kehidupan ekonomi warga secara berkelanjutan.
Baca Juga : Pelanggaran Berulang PT STS, Pemerintah Diminta Hentikan Operasi
Taslim menegaskan, pihaknya tetap mengapresiasi kehadiran pemerintah pasca-bencana. Namun, apresiasi tersebut tidak menghapus kekecewaan warga. “Kedatangan pejabat tidak membawa angin segar bagi petani. Jalan dan jembatan penting, tapi lahan warga yang rusak juga harus diurus secara serius,” katanya.
Ia mengaku, pihaknya berencana menyampaikan tuntutan tersebut secara resmi kepada Pemprov Maluku Utara dan Pemda Halmahera Utara agar penanganan bencana tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pemulihan ekonomi warga terdampak.
