Ilustrasi Nelayan : Foto Istimewa
Lingkar.co.id—Rencana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai membuka kerja sama dengan pengusaha perikanan asal Bitung, untuk menghadirkan kapal penangkap ikan di perairan Morotai menuai kritik dari Solidaritas Pelajar Mahasiswa Morotai Timur Maluku Utara (SPMMT-MU).
Ketua SPMMT-MU, M Rijwar Pina, menilai kebijakan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang menjanjikan peluang 50 persen tenaga kerja bagi masyarakat setempat tidak cukup mempertimbangkan kepentingan nelayan lokal.
Baca Juga : Dorong Pelaku Budaya, BPK Maluku Utara Siapkan Fasilitasi Dana dan Pendampingan
“Pemerintah daerah seharusnya lebih dahulu memperkuat nelayan lokal melalui pemberdayaan, bantuan sarana, perlindungan wilayah tangkap, serta kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil,” kata Rijwar kepada Lingkar.co.id, Selasa (24/2/2026).
Ia menyebut penolakan terhadap rencana kerja sama dengan pengusaha dari Bitung telah berulang kali disuarakan masyarakat. Penolakan itu didasari kekhawatiran terhadap keberlanjutan mata pencaharian nelayan setempat.
“Morotai bukan wilayah kosong yang bisa dimasuki siapa saja tanpa mempertimbangkan suara masyarakatnya. Laut Morotai adalah ruang hidup nelayan lokal,” ujarnya.
Rijwar menambahkan, kehadiran kapal-kapal besar milik pengusaha dari luar daerah berpotensi mempersempit ruang tangkap nelayan tradisional di Morotai. Padahal, tutur dia, nelayan lokal masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari minimnya sarana hingga lemahnya perlindungan wilayah tangkap.
Baca Juga : Save Sagea Desak PT MAI Hentikan Upaya Kriminalisasi 14 Warga
“Nelayan lokal Morotai selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, perlindungan wilayah tangkap yang lemah, serta perhatian pemerintah yang dirasakan belum maksimal,” kata Rijwar.
