Lingkar.co.id— Rumah Sakit Pratama (RSP) FAM Dofa, Kecamatan Mangoli Barat, Kepulauan Sula hingga kini belum beroperasi. RSP yang dibangun dengan anggaran senilai Rp 43,8 Miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2023 itu hanya difungsikan sebagai kantor para tenaga kesehatan (Nakes).
Pembangunan RSP FAM Dofa selesai pada Agustus 2024 jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemerintah Daerah (Pemda) Sula kemudian menempatkan para Nakes ejak 2025 lalu. Namun hingga 2026 rumah sakit satu-satunya di Pulau Mangoli tersebut belum melaksanakan pelayanan, lantaran sebagian fasilitas, terutama bagian belakang gedung RSP rusak.
Salah satu warga Dofa yang enggan namanya di publish mengatakan, RSP FAM Dofa hingga kini belum beroperasi. Meski begitu kata dia, sejak 2025 lalu Pemda telah menempatkan sejumlah nakes untuk berkantor di RSP FAM Dofa.
Baca Juga : HWRG Apresiasi Rekomendasi Komite Perjuangan Pekerja Migran
“Memang RSP FAM Dofa belum beroperasi. Karena masih ada perbaikan fasilitas yang rusak di bagian kamar mayat. Tapi Nakes sudah ditempatkan. Mereka biasanya berkantor setiap Senin,” akunya saat dihubungi Lingkar.co.id, Jumat (9/1/2025). .
Ia bilang, banyak warga mengeluhkan RSP FAM Dofa yang dibangun sejak lama, namun belum memberikan pelayanan kesehatan. “RSP ini dibangun dengan anggaran negara, tapi fungsinya seolah tak ada. Sebab sudah dua tahun belum ada pelayanan. Kalau tidak salah 2025 lalu, dari Provinsi turun ke lokasi. Entah turun untuk peresmian atau cuman kunjungan untuk melihat kondisi rumah sakit,”tuturnya.
Kata dia, selain sebagian fasilitas yang rusak dan diperbaiki kembali, akses jalan menuju RSP FAM Dofa masih buruk. “Jarak dari kami ke RSP 6 kilo, jalannya sebagian besar belum diaspal,” tutupnya.
Baca Juga : Empat Calon Dekan Paparkan Visi-Misi FH Unkhair
Sebelumnya Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Maluku Utara R. Graal Taliawo juga menyoroti pemanfaatan RSP FAM Dofa. Kata dia, RSP FAM Dofa Kepulauan Sula pembangunannya menggunakan anggaran negara, namun justru pengelolaannya tidak berjalan maksimal. Sebab setelah proses pembangunan selesai, Pemda Sula justru tidak mengelola dengan baik dan dibiarkan mangkrak.
“Fasilitas yang dibangun dengan anggaran justru tidak dikelola. Ini menunjukkan masih buruknya pengelolaan fasilitas bagi masyarakat. Padahal itu urgen dan dibutuhkan masyarakat,”tegasnya.
Editor : Redaksi
